profil negara Mongolia

Tugas Kelompok

         POLITIK DAN PEMERINTAHAN ASIA TIMUR

 

Oleh :

No.	Nama	Stambuk
1.	Ricko Yusuf	C1A4 15 029
2.	Rani Prastika	C1A4 15 069
3.	Henny Aulia Sari	C1A4 15 071
4.	Ibnu Al-Faraby	C1A4 15 087
5.	Wd. Ruhdiana	C1A4 15 111
6.	Milfin	C1A4 15 129
7.	Nopita Sari Andi Paraja	C1A4 15 135
8.	Muthia Mutmainah Silondae	C1A4 15 121
9.	Musrias Dedi	C1A4 15 119
10.	Difajrin	C1A4 15 125

Jurusan Komunikasi Konsentrasi Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Halu Oleo

Kendari

2017

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Mongolia adalah negara yang memilik banyak sejarah. Bangsa Mongolia dulu adalah sebuah kerajaan besar mulai dari Semenanjung Korea sampai Eropa di wilayah Jerman. Bahkan banyak ahli sejarah mengakui bahwa Bangsa Mongol memberi kontribusi dalam sejarah dunia. Tahun 1258 kekhalifahan Abasiyah di Irak dan kekaisaran Rusia di Moskow dikuasai oleh Bangsa Mongol. Begitu banyak sumber daya alam yang ada di negara Mongolia yang belum sempat dimanfaatkan secara maksimal. Sekitar sepertiga dari jumlah penduduk negara ini miskin. Namun, jika penduduk Mongolia bisa memanfaatkan sumber daya alamnya maka mereka tidak perlu mengkspor bahan mentah tetapi mereka bisa mengekspor barang yang sudah jadi dan pasti akan lebih menguntungkan bagi negaranya.

Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia, yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Mancuria Barat serta Turkistan Timur. Dahulu pada mulanya bangsa Mongol adalah suatu masyarakat hutan, yang mendiami hutan Siberia dan Mongolia Luar di antara gurun pasir Gobi dan danau Baikal. Mereka merupakan salah satu keturunan dari anak rumpun bangsa Tar-tar. Dari sini menarik untuk kita bahas, bagaimana sebuah bangsa yang awalnya merupakan bangsa barbar yang tak beradab dan terkenal dengan kekejamannya, berubah menjadi bangsa beradab dan membangun kembali peradaban yang pernah dihancurkannya.

BAB II

                                                            PEMBAHASAN              

1.      Sistem Pemerintahan Mongolia

Bentuk sistem pemerintahan Mongolia yaitu demokrasi parlementer dimana Kepala Negara adalah Presiden dan Kepala Pemerintahan di jabat Perdana Menteri. Perdana Menteri Mongolia adalah anggota tertinggi dalam pemerintahan monggolia dan pemimpin kabinet pemerintahan. Perdana menteri dipilih oleh parlemen dan dapat diturunkan dari jabatannya melalui mosi tak percaya[1].  Struktur pemerintahan yang sangat terpusat dibagi menjadi tiga bagian utama:

·         Cabang eksekutif, yang dipimpin oleh Dewan Menteri;

·         Cabang legislatif, yang diwakili di tingkat nasional oleh Badan Perdamaian majelis nasional, dan

·         Cabang yudisial, dengan Mahkamah Agung yang memimpin sistem hukum yang diatur oleh pengadilan dan oleh Kantor Procurator Republik.

Tugas dan tanggung jawab masing-masing badan utama ini diidentifikasi dalam Konstitusi yang diumumkan pada tahun 1960.

2.      Sistem Kepartaian Negara Mongolia

Sistem Kepartaian (Party System) pertama kali dibentangkan oleh Maurice Duverger dalam bukunya Political Parties. Duverger mengadakan klasifikasi menurut tiga kategori, yaitu[2]:

1.      Sistem Partai Tunggal

      Apabila di suatu negara hanya terdapat satu partai politik saja yang berperan, maka di negara tersebut dapat dinyatakan menganut sistem partai tunggal, mungkin di negara tersebut benar benar hanya terdapat satu partai politik saja, akan tetapi mungkin pula terdapat beberapa partai politik namun yang mempunyai peran hanya satu partai politik saja. Di negara-negara yang terdapat satu partai politik yang dominan (negara tersebut dapat dinyatakan menganut sistem partai tunggal), pada awalnya menganut sistem multi partai atau banyak partai, akan tetapi dalam perkembangannya hanya terdapat satu partai politik saja yang selalu memenangkan mayoritas suara dengan meninggalkan partai-partai lainnya jauh dibelakang[3]. Hal itu menyebabkan partai yang dominan tersebut selalu memenangkan pemilu dan menguasai pemerintahan sehingga membuat partai-partai kecil tidak dapat bersaing dengan partai dominan tersebut. 

2.      Sistem Multi Partai 

Pada umumnya sistem multi partai ini dianut suatu negara di mana di negara tersebut terdapat beberapa partai politik (lebih dari dua), dan diantara partai-partai politik yang ada itu memiliki kekuatan yang seimbang. Pada umumnya negara-negara yang mempunyai masyarakat yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa akan mempunyai kecenderungan sebagai negara yang menganut sistem multi partai[4]. Sistem multi partai ini dapat menyebabkan kondisi politik tidak stabil akibat terjadinya persaingan antar partai politik dalam pemerintahan.

Mongolia merupakan negara yang menganut sistem kepartaian yang selalu berubah-ubah. Dimulai dengan menggunakan sistem partai tunggal kemudian berubah menuju sistem multi partai. Demokrasi di Mongolia dimulai pada tahun 1990 ketika perang dingin berakhir dan Uni Soviet porak poranda menjadi beberapa negara. Pemerintah Mongolia menanggalkan model partai tunggal dimana hanya ada Partai Revolusioner Rakyat Mongolia (semacam Partai Komunisnya Uni Soviet). Pemilu multi partai pertama berlangsung pada tanggal 29 Juli 1990 dimana Partai Revolusioner Rakyat Mongolia merebut 85 persen kursi di Parlemen, sedangkan sisanya direbut oleh Partai Sosialis Demokrat.

Setelah melalui berbagai pendekatan dan perundingan yang alot, Partai Demokrat berhasil menggandeng Koalisi Keadilan, peserta pemilu yang merupakan gabungan Partai Revolusioner Rakyat Mongolia dan Partai Demokrat Nasional, yang dalam pemilu tersebut mendapatkan 11 kursi. Dengan menggandeng Koalisi Keadilan maka jumlah suara keduanya menjadi 42 kursi, cukup untuk membawa Althankhuyag ke kursi perdana menteri dan membentuk pemerintahan sendiri.

Tanpa berlama-lama, dua hari kemudian, tepatnya 10 Agustus 2012, Althankhuyag dilantik sebagai Perdana Menteri Mongolia yang baru. Dan sesuai amanat konstitusi, setelah dilantik, tugas pertama Perdana Menteri Althankhuyag adalah membentuk kabinet dan memilih para menteri agar segera dapat menjalankan pemerintahannya. Seperti lazimnya pemerintahan koalisi, maka sudah dapat diperkirakan bahwa komposisi kabinet akan merupakan kombinasi antara menteri-menteri yang berasal dari Partai Demokrat dan Koalisi Keadilan. Yang tidak kalah menariknya, adalah sikapPerdana Menteri Sükhbaataryn Batbold yang berasal dari Partai Rakyat Mongolia. Tidak berapa lama setelah kalah dari Partai Demokrat, Sükhbaataryn Batbold langsung mengakui kekalahannya dan memberikan kesempatan kepada Partai Demokrat untuk menentukan pemimpin pemerintahan Mongolia yang baru. Coba kalau terjadi di Indonesia, kemungkinan besar proses pengakuannya tidak secepat yang dilakukan Sukhbbaataryn Batbold, apalagi suara yang didapat Partai Rakyat Mongolia tidak jeblok-jeblok amat yaitu 25 kursi atau cuma selisih 6 kursi dari perolehan Partai Demokrat.

Lazimnya kehidupan berdemokrasi, masyarakat membentuk partai-partai politik sebagai kendaraan untuk menyuarakan kepentingan politik masyarakat. Karena itu sejak pemilu pertama di tahun 1990, partai-partai politik di Mongolia pun bermunculan seperti Partai Revolusioner Rakyat Mongolia yang merupakan penjelmaan partai serupa di era komunis, Partai Sosialis Demokrat, Partai Rakyat Mongolia, dan Partai Hijau-Sipil[5].

Dan seperti dikatakan mantan Perdana Menteri Sükhbaataryn Batbold, kemenangan partai pada dasarnya merupakan cerminan suara mayoratas masyarakat. Dan karena Partai Demokrat merupakan partai yang mendukung pasar bebas, maka kemenangannya dapat dimaknai dengan dukungan mayoritas masyarakat terhadap pasar bebas dan menolak nasionalisasi pertambangan milik asing.

3.      Sistem Pemilu / Elektorat

Ada tiga macam sistem pemilu yang di laksakan oleh negara Mongolia yaitu[6]:

1.      Pemilu Parlemen

State khural merupakan lembaga kekuasaan Negara dan lembaga legistatif tertinggi. Anggota khural dipilih oleh warga Negara monggolia yang berhak memilih. Warga Negara Mongolia berhak memilih jika telah mencapai usia 18 tahun. Sidang parlemen yang diselenggarakan setiap 6 bulan Mongolia dinamakan “Sidang gugur dan sidang musim semi”.

2.       Pemilu Presiden

Presiden Mongolia merupakan simbol pemersatu bangsa. Yang dapat menjadi presiden adalah warga negara Mongolia asli yang telah mencapai usia 45 tahun dan telah bertempat tinggal secara tetap paling sedikit 5 tahun di dalam negeri. Masa jabatan Presiden Mongolia adalah empat tahun. Khural mengumumkan tanggal pemilu presiden paling sedikit 75 hari sebelum hari pemungutan suara. Pemilu presiden diselenggarakan dalam dua tahap. Partai politik yang memiliki kursi di parlemen mengajukan calon, satu calon per partai atau koalisi partai di tahap pertama. Kemudian dipilih oleh warga negara Mongolia yang berhak memilih yaitu yang telah berusia 18 tahun dan tinggal di negaranya pada hari pemungutan suara. Presiden Mongolia baru dipilih dua kali dan masa jabatannya 4 tahun. Calon yang memenangkan pemilu presiden dilantik 30 hari setelah pemilu presiden dan bersumpah bahwa ia akan menjaga dan mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan Mongolia, kebebasan rakyat dan persatuan bangsa berdasarkankonstitusi dan seksama melaksanakan tugas-tugas sebagai presiden Mongolia.

3.      Pemilu perwakilan daerah atau warga

Pemilu perwakilan daerah atau warga, provinsi, distrik, bag dan khoroo dilakukan oleh masing-masing gubernur atau kepala daerah. Para calon gubernur atau kepala daerah dinominasikan oleh khural dari setiap aimag (provinsi), soum (distrik), bag (subdistrik), dan khoroo (subdistrik kota). Gubernur provinsi dan ibukota ditunjuk oleh perdana mentri, kepala distrik (soum) oleh gubernur (provinsi), kepala subdistrik (bag dan khoroo) oleh kepala distrik (soum) untuk masa jabatan 4 tahun.

4.      Sistem Ekonomi

Mongolia merubah sistem perekonomiannya sesuai mekanisme pasar. Mongolia menjadi anggota World Bank pada tahun 1991 dan World Trade Organization pada tahun 1997. Sejak itu secara perlahan Mongolia tumbuh dan berkembang sebagai negara yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil dengan mengandalkan sektor peternakan, pertanian dan pertambangan.

Dalam beberapa tahun terakhir , Mongolia telah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi . Pada bulan Februari 2011, Citigroup ditempatkan Mongolia pada daftar Global Growth Generator , salah satu negara dengan prospek pertumbuhan yang paling menjanjikan 2010-2050 . Juga pada tahun 2011 , Bursa Efek Mongolia , memiliki total kapitalisasi pasar sebesar $ 2 milyar ( dalam dolar AS ) , empat kali lipat dari $ 406.000.000 pada tahun 2008 .

Namun , Mongolia terus menjadi rentan terhadap monopoli di dekat China atas ekspor negara itu dan masih dipaksa untuk mengambil 30 persen lebih sedikit daripada barang-barang mereka akan bernilai di pasar terbuka . Pada bulan April 2012, pecah kabar bahwa Ivanhoe Mines Kanada akan menjual saham mayoritas dari sebuah tambang batu bara Mongolia ke produsen aluminium milik negara Cina. Pengumuman memaksa Parlemen untuk meloloskan peraturan lama yang melarang perusahaan asing membeli mayoritas industri negara tanpa persetujuan dari pemerintah . Untuk menyeimbangkan ketergantungan pada China , Mongolia telah mengulurkan tangan ke Amerika Serikat , mengirimkan pasukannya ke Afghanistan , Irak dan Alaska di mana mereka melatih dengan Garda Nasional .

Pada bulan Juni 2012, Presiden Elbegdorj dihormati sebagai Juara Bumi untuk komitmennya terhadap perlindungan lingkungan . Penghargaan ini berasal dari United Nations Environmental Programme . Pada bulan Juli 2012, Menlu AS Hillary Rodham Clinton mengunjungi Mongolia dan memuji Elbegdorj pada upaya untuk mengakhiri korupsi dan kemajuan demokrasi negara itu Pada bulan Agustus 2012, Norov Altankhuyag menjabat sebagai perdana menteri baru negara itu

 Batu bara, tembaga, emas, dan tanah langka Mongolia memiliki segalanya. Keuangan negara ini meningkat 14 persen pada paruh pertama tahun ini[7]. Dale Choi, ahli strategi investasi di perusahaan Frontier Securities di ibukota Ulan Bator menjelaskan : "Bagi setiap negara di dunia, ini angka yang cukup tinggi. Perekonomian kami tengah mengalami boom, karena pertambangan dan dampaknya di sektor lain."

Usaha pertambangan bahan mentah baru dimulai. Kebangkitan ekonomi selama ini baru mencapai kelompok elit tertentu, yang mampu membeli mobil dan rumah baru. Sepertiga warga tetap sangat miskin. Ini menurut Jürgen Wellner, yang bekerja bagi organisasi bantuan World Vision di Ulan Bator.Tetapi sepertiga dari jumlah penduduk negara ini miskin, "Negara ini bisa memiliki masa depan cerah, tetapi tidak bagi sepertiga warganya. Angka pertumbuhan sangat besar. Pertanyaannya adalah, apakah dampaknya juga dirasakan kalangan bawah? Dalam 10 terakhir, produk sosial bruto Mongolia juga tumbuh sangat pesat, tetapi kemiskinan tidak mengalami perubahan," papar Jürgen Wellner.

Khususnya di pinggiran kota Ulan Bator tampak kemiskinan. Di sana, penduduk tinggal di tenda tradisional dan pemasukannya dari pekerjaan tidak tetap. Setengah dari 2,8 juta warga Mongolia menetap di Ulan Bator. Banyak yang dulunya bangsa nomaden kini telah pindah ke kota, karena beternak tidak lagi menjamin penghasilan mereka. Juga karena mereka mencari akses ke modernitas. Namun, lapangan kerja sulit untuk diperoleh.

Johannes Rey dari yayasan Konrad Adenauer menjelaskan, "Kemiskinan terjadi, karena dalam 20 tahun terakhir, tidak ada industri yang bisa dibangun. Dan negara ini pada dasarnya hanya hidup dari hasil penjualan bahan mentah. Artinya, saat ini masih belum ada pabrik produksi, belum ada industri sekunder. Perkembangan ini harus berjalan paralel. Di satu pihak perdagangan bahan mentah, di pihak lain harus diusahakan, bahwa bahan mentah tidak hanya diekspor, tetapi juga dioleh di negara sendiri."Pemerintah punya ambisi besar dengan permbangunan industrinya. Namun, sebelumnya infrastruktur harus diperbaiki terlebih dahulu. Saat ini, 90 persen jalanan tidak diaspal, jaringan rel kereta api yang melintasi seluruh kawasan Mongolia masih kurang. Ini semua akan berubah dalam beberapa tahun ke depan.

Mongolia berharap, bisa mendapat keuntungan dari negara tetangga yang kuat, seperti Rusia dan Cina. Mereka juga berharap dapat menjalin kemitraan keuangan dengan Amerika Serikat, Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Jalan bagi negara yang berbangsa nomaden yang terisolasi menjadi bangsa yang memiliki bahan mentah modern masih panjang. Pembagian kekayaan negara bagi warganya juga masih merupakan masalah politik yang belum ditemukan solusinya.

5.      Kebijakan Luar negeri Negara Mongolia

Mongolia lebih memprioritaskan kebijakan luar negerinya dengan menggabungkan diri sebagai anggota ke-22 Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). kebijakan Mongolia yaitu kebijakan-kebijakan investasi sebagai daya tarik bagi masuknya penanaman modal asing (PMA).Mongolia terletak di kawasan Asia Pasifik dan diapit oleh dua negara ekonomi terbesar di dunia, yaitu Rusia dan Cina. Samudra Pasifik adalah pintu gerbang laut untuk mengakses Mongolia. Luvsanvandan menteri luar negeri mengatakan, Mongolia menjadi bagian dari Asia Pasifik bukan hanya karena letak geografisnya, tetapi juga fakta politik. Mongolia adalah anggota dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Sehingga, memiliki hubungan ekonomi yang besar dan luas dengan negara-negara anggota APEC saat ini.

Persentase perdagangan Mongolia dengan negara anggota APEC juga tinggi. Sebanyak 89,5 persen dari omset perdagangan luar negeri Mongolia berasal dari ekonomi APEC, termasuk 50,62 persen berupa foreign direct investment (FDI). Mitra ekspor Mongolia adalah Cina, Kanada, dan Rusia. Ketiga negara anggota APEC ini merupakan tujuan ekspor Mongolia yang utama, dengan kontribusi 96,4 persen. Sedangkan mitra impor Mongolia adalah Rusia, Cina, Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Republik Korea yang porsinya mencapai 76,8 persen. Mineral adalah salah satu komoditas ekspor Mongolia. Negara ini memiliki cadangan tembaga hingga 83,807 juta ton, batu bara 18,473 juta ton, emas 2,4 juta ton, dan seng 1,74 juta ton. Negara ekonomi APEC merupakan pasar utama eskpor mineral Mongolia.

Mongolia akan terus memasok komoditas dagangnya, terutama ke negara Asia Pasifik yang secara substansial akan meningkatkan ekonomi nasional pada masa depan. Negara ini mendorong kebijakan liberalisasi pasar bebas. Luvsanvandan mengakui, perdagangan luar negeri yang terbuka berperan penting dalam kemajuan ekonomi Mongolia. Karenanya, negara ini mendukung rezim investasi dan perdagangan terbuka di masa depan.

Baru-baru ini, Mongolia dan Amerika Serikat sudah menandatangani perjanjian transparansi terkait dengan perdagangan internasional dan investasi. Untuk menyambut pasar bebas ini, Mongolia sudah siap dengan lima koridor transit ekonomi yang dirangkai dalam proyek skala besar. Pertama, jaringan kereta api baru untuk angkutan barang ke negara-negara ekonomi APEC, yaitu Trans-Mongolia Railway. Kedua, jaringan jalan baru yang menghubungkan titik perbatasan utara Mongolia ke selatan. Terakhir, tiga proyek yang saat ini masih mencapai level konseptual, mencakup jaringan pipa gas, pipa minyak, dan transmisi listrik[8]. 

BAB III

PENUTUP

Kesimpulan

                    Mongolia merupakan pusat Kekaisaran Mongol pada abad ke-13 tetapi dikuasai oleh Dinasti Qing sejak akhir abad ke-17 hingga sebuah pemerintah merdeka dibentuk dengan bantuan Uni Soviet pada 1921. Akan tetapi, kemerdekaan Mongolia tidak diakui China sampai tahun 1949. Setelah Komunis menguasai Cina daratan, China akhirnya mengakui kemerdekaan Mongolia. Setelah keruntuhan Uni Soviet, Mongolia menganut aliran demokrasi.

Mongolia mepunyai luas 1,564,116 km² , Mayoritas penduduknya beretnis Mongol yang menganut agama Buddha Tibet dengan kehidupan nomaden. Negara yang yang mempunyai ibu kota bernama Ulan Bator ini mempunyai jumlah penduduk yaitu  2.921.287  jiwa. Mongolia telah menunjukkan tanda-tanda pertumbuhan ekonomi . Pada bulan Februari 2011, Citigroup ditempatkan Mongolia pada daftar Global Growth Generator , salah satu negara dengan prospek pertumbuhan yang paling menjanjikan 2010-2050 . Juga pada tahun 2011 , Bursa Efek Mongolia , memiliki total kapitalisasi pasar sebesar $ 2 milyar ( dalam dolar AS ) , empat kali lipat dari $ 406.000.000 pada tahun 2008 . Mongolia juga terdapat sumber daya alamnya berupa Batu bara tembaga, emas, dan lain . mongolia juga mempunyai pariwisata yang tak kalah menariknya dengan negara lain seperti Inner Mongolia Museum, Mausoleum of Genghis Khan dan Hexigten National Geoparkyang jika di kelola dengan baik tentu akan menambah pendapatan negara Mongolia.

Daftar Pustaka

Buku

Gamal Komandoko. Ensiklopedia Pelajar dan Umum.  Pustaka Widyatama . Yokyakarta . 2010. halm.459

Drs. Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 98

Internet

Anonim. 2013. Mongolia Jadi Anggota APEC ke-22. Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/10/05/mu713b-mongolia-jadi-anggota-apec-ke22. pada tanggal 13 Oktober 2017

Andriani Nangoy. Mongolia: Negara Kaya Rakyat Miskin. Diakses melalui http://www.dw.com/id/mongolia-negara-kaya-rakyat-miskin/a-15455213 . pada tanggal 13 Oktober 2017

Aris Heru Utomo . 2012. Mengintip Dinamika Politik Mongolia. Diakses melalui https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/mengintip-dinamika-politik-mongolia_5516ede5a333114977ba7e81. pada tanggal 13 Oktober 2017

Catherine Natalia, Sistem Politik di Mongolia, diakses melalui http://www.academia.edu/24395031/SISTEM_POLITIK_DI_MONGOLIA  pada tanggal 13 Oktober 2017

---

[1] Gamal Komandoko. Ensiklopedia Pelajar dan Umum.  Pustaka Widyatama . Yokyakarta . 2010. halm.459

[2] Prof. Miriam Budiardjo op cit hal 462

[3] Drs. Haryanto, Sistem Politik: Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal 98

[4] Ibid

[5] Aris Heru Utomo . 2012. Mengintip Dinamika Politik Mongolia. Diakses melalui https://www.kompasiana.com/arisheruutomo/mengintip-dinamika-politik-mongolia_5516ede5a333114977ba7e81. pada tanggal 13 Oktober 2017

[6] Catherine Natalia, Sistem Politik di Mongolia, diakses melalui http://www.academia.edu/24395031/SISTEM_POLITIK_DI_MONGOLIA  pada tanggal 13 Oktober 2017

[7] Andriani Nangoy. Mongolia: Negara Kaya Rakyat Miskin. Diakses melalui http://www.dw.com/id/mongolia-negara-kaya-rakyat-miskin/a-15455213 . pada tanggal 13 Oktober 2017

[8] Anonim. 2013. Mongolia Jadi Anggota APEC ke-22. Diakses melalui http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/10/05/mu713b-mongolia-jadi-anggota-apec-ke22. pada tanggal 13 Oktober 2017